Tahura Raden Soerjo Raih Nilai Efektivitas Pengelolaan Tertinggi se-Indonesia
Minggu, 8 Juni 2025 - 14:44 WIB
Sumber :
- Pemprov Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersyukur Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo Jawa Timur meraih nilai efektifitas pengelolaan (Management Effectiveness Tracking Tool) kawasan konservasi tertinggi se-Indonesia dalam kategori Taman Hutan Raya (Tahura) tahun 2024. Tahura R. Soerjo merupakan satu-satunya kawasan pelestarian alam yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Wilayah Tahura R. Soerjo ini secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kabupaten Kediri.
“Tahura Raden Soerjo ini milik Pemprov Jatim, yang secara langsung dikelola oleh UPT Tahura R. Soerjo yaitu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,” ujar Khofifah, Minggu, 8 Juni 2025.
Baca Juga :
Puluhan Ribu Masyarakat Semarakkan Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah di Masjid Al Akbar
Khofifah menambahkan, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk kategori Tahura ini menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tool (METT).
“METT ini metode penilaian yang dikembangkan oleh WWF dan Bank Dunia sejak 2007 kemudian oleh Pemerintah Indonesia dilengkapi dengan beberapa informasi yang diperlukan dalam penerapannya di Indonesia,” sambungnya.
Ia menjelaskan penilaian di Tahura R. Soerjo tahun 2024 dilakukan bersama pihak-pihak terkait, yaitu dari lingkup kehutanan baik tingkat Pusat dan Daerah (BBKSDA Jawa Timur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Perum Perhutani Divre Jawa Timur).
Tak hanya Pemerintah, beberapa sektor seperti akademisi (Universitas Brawijaya Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Institut Pertanian Malang), perwakilan masyarakat penerima manfaat dari kawasan Tahura R. Soerjo, masyarakat sekitar kawasan serta relawan juga ikut andil dalam penilaian ini.
Halaman Selanjutnya
“Penilaian ini kemudian diverifikasi oleh Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.
